Sejarah Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. Jakarta Selatan adalah salah satu dari lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi DKI. Di sebelah utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, dan sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Jakarta Selatan adalah kota administrasi yang paling kaya dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke atas dan tempat pusat bisnis utama. (Sumber : https://id.wikipedia.org/)
Sejarah Berdirinya Pemkot Jakarta Selatan
Sejarah Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan (1966-Sekarang )
Dengan lahirnya Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan, wilayah administratif Pemerintah Kotapraja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, maka hal ini juga tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai.
Sebelum Keputusan Gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor, Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jl. Hang Lekir I No.5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada langsung di bawah Urusan, Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberikedudukan setingkat Wedana.
Kepala Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru tersebut dijabat oleh Almarhum Bapak H. Mochtar Zakaria, SH dengan Almarhum Bapak H. M. A. Adiwidjaya sebagai Asisten Wedana.
Pada masa jabatan beliau, lokasi ke kantor baru di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela, Kantor di Jl. Ra
dio V Kelurahan Kramat Pela inilah yang menjadi cikal bakal Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengaan Keputusan Gubernur tersebut di atas.
Bangunan kantor dibangun pada pertengahan tahun 1964 di atas tanah negara (eks. PCK) seluas 3000 m2. Namun karena keadaan situasi politik dalam negeri saat itu tidak menentu akibat adanya peristiwa G30S/PKI, maka penggunaan kantor tersebut baru dimulai tahun 1966.
Pada saat itu, Struktur Pemerintahannya terdiri dari empat Direktorat ditambah dengan Kantor Sosial, BPN, Kantor Statistik dan kantor lainnya dengan jumlah perkiraan pegawai sekitar 1.000 orang pada tahun 1971.
Sudah pasti, DKI Jakarta pada khusunya mempunyai konsekuensi positif akibat pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan bangunan kantor yang lebih representatif, sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum.
Pada tahun 1969 dimulailah pelaksanaan
embangunan fisik Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo yang berdekatan dengan bunderan CSW (Centrale Stiching Wederopbouw) atau di bekas Kantor Jawatan Pekerjaan Umum Kotapraja Jakarta. Arel dengaan luas tanah ± 2 Ha tersebut termasuk Gedung ASEAN dan Kantor Cipta Karya sekarang yang saat itu digunakan untuk penampungan truk-truk, mesin gilas, alat-alat berat, material, batu-batuan, aspal dan tempat tinggal pegawai Golongan I (tenaga PLUGH/Juru Karya).
Bangunan pertama gedung Kantor Walikotamadya di Jl. Trunojoyo No. 1 dibangun semasa jabatan Walikotamadya Almarhum Bapak H. Moch. Kahfi, yaitu Blok IV berlantai 5. Bangunan tersebut mulai dite
mpati sejak tahun 1972 dengan jumlah pegawai saat itu 1.161 orang. Sedangkan keseluruhan jumlah pegawai adalah 3.406 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan.
Tahun 1987, saat walikotamadya dijabat Bapak H. Muchtar Zakaria, SH, berhasil dibangun Blok V yang berlantai 8. Jumlah unit organisasi yang ada saat itu berjumlah 22 unit dengan jumlah pegawai 1.787 orang. Jumlah pegawai 4.420 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan. Pada tahap selanjutnya, pembangunan blok-blok lainnya dilakukaan secara bertahap. Hingga kini, gedung kantor tersebut masih terus dipergunakan walaupun nomenklatur Kantor Wilayah Administrasi berubaah di tahun 1991 menjadi Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan 1991
Dalam jangka waktu 30 tahun, pemakaian gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah berubah, seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, jumlah pegawai maupun pembangunan di bidang ekonomi, social dan keamanan.
Perubahan-perubahan yang sangat cepat tentunya ikut mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan dan salah satunya yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunojoyo yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat.
Jumlah pegawai yang berkantor di Jl. Trunojoyo sekitar 1.500 orang pada tahun 1996 dan bertambah menjadi 2.286 orang pada bulan Juli 2002.
Dengan luas lantai bangunan untuk ruang kerja yang tidak bertambaah sejak tahun 1987, maka penerapan Tata Ruang Kantor yang baik dan ideal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana satu orang pegawai idealnya harus menempati 4 m2, sedangkan yang tersedia sekarang hanya ± 2m2.
Pada awal tahun 1996, diajukan usul perluasan gedung di Jl. Trunojoyo ini kepada Gubernur KDKI Jakartayang saat itu dijabat oleh Bapak Suryadi Sudirja. Rencana Induk (master plan) dikerjakan oleh konsultan perencana yaitu PT. Patroon Arsindo dan hasilnya dipaparkan di depan Gubernur Suryadi Sudirja. Namun ternyata dari hasil paparan tersebut Gubernur tidak berkenan untuk menyetujuinya.
Pada Desember 1996 dibuat lagi perencanaan pembangunan Kantor Walikotamadya sebagai perbaikan dari rencana perluasan sebelumnya dengan lokasi tetap di Jl. Tronojoyo No.1. Berdasarkan hasil paparan ketika itu di depan Bapak Walikotamadya Drs. Pardjoko diperoleh pengarahan baru, antara lain :
Kantor Walikotamadya harus mempunyai ciri-ciri khas sebagai kantor Walikotamadya.
Identitas seperti City Hall, entrance, dan lobby yang besar untuk menarik perhatian masyarakat harus tersedia.
Keberadaan Kantor Walikotamadya jangan sampai tertinggal dari bangunan sekitarnya.
Sebagai hasil pemikiran
baru atas evaluasi rencana induk sebelumnya serta hasil pengarahan Walikotamadya, pada tanggal 26 Desember 1996 rencana pembangunan gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan kembali dipresentasikan kepada Bapak Gubernur Suryadi Sudirja. Hasilnya, Gubernur menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
Bangunan Kantor Walikotamadya yang akan dibuat dengan biaya yang tinggi harus sepadan dengan daya tahannya, namun biaya pemeliharaannya harus murah.
Gubernur menyarankan sebaiknya dicari alternatif lain mengingat lahan di Jl. Trunojoyo cukup sempit yaitu hanya 1,19 Ha. Hal ini dinilai tidak efisien dan kurang memenuhi syarat untuk kebutuhan standar Kantor Walikotamadya, apalagi tingkat kepadatan lalu lintas dilokasi ini cukup tinggi.
Sebagian tindak lanjut atas saran Gubernur tersebut, diadakan rapat koordinasi dengan Wagub Ekbang bersama instansi terkait. Hasil dari koordinasi itu memberikan alternatif lain untuk lokasi Kantor Walikotamadya yaitu di Taman Pemakaman Umum Blok R Hasil rapat tersebut jugaa melahirkan 2 (dua) alternatif pemecahan yaitu:
Alternatif Pertama, kegiatan seluruh unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan dipindahkan ke lokasi TPU Blok P di Jl. Prapanca Raya; Sedangkan lokasi lama di Jl. Trunojoyo dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan lainnya seperti Convention Hall tingkat Pemda, gedung untuk kegiatan pameran pembangunan atau Galeri seni.
Alternatif Kedua, hanya unit-unit operasional yang ditempatkan di lokasi TPU Blok P di Jalan Prapanca Raya, sedangkan lokasi di jalan Trunojoyo tetap digunakan untuk kegiatan Walikotamadya beserta perangkat stafnya, yaitu unit-unit fungsi kesekretariatan.
Hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wagub Ekbang ini dibawa dan dipaparkan dihadapan Gubernur pada tanggal 19 Mei 1997 sekaligus untuk mendapat komentar serta saran beliau. Tanggapan Gubernur adalah sebagai berikut:
Pada hakekatnya Gubernur menyetujui alternatif pertama karena alternatif kedua berkesan diskriminatif (dengan adanya pemisahan antara staf Walikotamadya dengan instansi teknis). Padahal, di 3 (tiga) lokasi kantor Walikotamadya yang baru dibangun di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara semuanya menyatu dalam satu lokasi.
Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan supaya direncanakan lebih tinggi agar KDB berkurang (mengecil) dan sisa tanah yang tidak terbangun akan lebih luas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka yang dihutankan.
Adakan segera studi lingkungan tata air dan lalu lintas.
Lokasi lama di Jalan Trunojoyo bisa direncanakan untuk bangunan serba guna dan dikelola oleh BUMN.
Adakan penyempurnaan perencanaan perhitungan biaya.
Sejak itu dimulailah babak baru dalam perencanaan pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Blok P Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru.
SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1422/1997
Lambang Kotamadya Jakarta Selatan berbentuk perisai lima didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapiah (Flora) serta burung Gelatik (Fauna) yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.
Era Tahun 2015
Jakarta Selatan yang memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan ini terus berbenah, baik dari segi pelayanan publik maupun sistem Informasi yang berbasiskan Smart City Jakarta, baik dari layanan situs resmi Pemkot Administrasi Kota Jakarta Selatan, selatan.jakarta.go.id maupun layanan helpdesk corner melalui helpdeskselatan.jakarta.go.id.
Jakarta Selatan adalah kota administrasi yang paling kaya dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke atas dan tempat pusat bisnis utama. (Sumber : https://id.wikipedia.org/)
Lambang Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber : http://selatan.jakarta.go.id/
Sejarah Berdirinya Pemkot Jakarta Selatan
Sejarah Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan (1966-Sekarang )
Dengan lahirnya Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 dimana penataan, wilayah administratif Pemerintah Kotapraja Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, maka hal ini juga tentunya membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai.
Sebelum Keputusan Gubernur itu diberlakukan, di Jakarta Selatan terdapat Kantor, Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru yang beralamat di Jl. Hang Lekir I No.5, yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor dan berada langsung di bawah Urusan, Pemerintahan Umum (UPU) Departemen Dalam Negeri dimana pejabatnya diberikedudukan setingkat Wedana.
Kepala Kantor Pemerintahan Kotabaru Kebayoran Baru tersebut dijabat oleh Almarhum Bapak H. Mochtar Zakaria, SH dengan Almarhum Bapak H. M. A. Adiwidjaya sebagai Asisten Wedana.
Pada masa jabatan beliau, lokasi ke kantor baru di Jl. Radio V Kelurahan Kramat Pela, Kantor di Jl. Ra
dio V Kelurahan Kramat Pela inilah yang menjadi cikal bakal Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengaan Keputusan Gubernur tersebut di atas.
Bangunan kantor dibangun pada pertengahan tahun 1964 di atas tanah negara (eks. PCK) seluas 3000 m2. Namun karena keadaan situasi politik dalam negeri saat itu tidak menentu akibat adanya peristiwa G30S/PKI, maka penggunaan kantor tersebut baru dimulai tahun 1966.
Pada saat itu, Struktur Pemerintahannya terdiri dari empat Direktorat ditambah dengan Kantor Sosial, BPN, Kantor Statistik dan kantor lainnya dengan jumlah perkiraan pegawai sekitar 1.000 orang pada tahun 1971.
Sudah pasti, DKI Jakarta pada khusunya mempunyai konsekuensi positif akibat pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan bangunan kantor yang lebih representatif, sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum.
Pada tahun 1969 dimulailah pelaksanaan
embangunan fisik Kantor Wilayah Administrasi Kotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo yang berdekatan dengan bunderan CSW (Centrale Stiching Wederopbouw) atau di bekas Kantor Jawatan Pekerjaan Umum Kotapraja Jakarta. Arel dengaan luas tanah ± 2 Ha tersebut termasuk Gedung ASEAN dan Kantor Cipta Karya sekarang yang saat itu digunakan untuk penampungan truk-truk, mesin gilas, alat-alat berat, material, batu-batuan, aspal dan tempat tinggal pegawai Golongan I (tenaga PLUGH/Juru Karya).
Bangunan pertama gedung Kantor Walikotamadya di Jl. Trunojoyo No. 1 dibangun semasa jabatan Walikotamadya Almarhum Bapak H. Moch. Kahfi, yaitu Blok IV berlantai 5. Bangunan tersebut mulai dite
mpati sejak tahun 1972 dengan jumlah pegawai saat itu 1.161 orang. Sedangkan keseluruhan jumlah pegawai adalah 3.406 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan.
Tahun 1987, saat walikotamadya dijabat Bapak H. Muchtar Zakaria, SH, berhasil dibangun Blok V yang berlantai 8. Jumlah unit organisasi yang ada saat itu berjumlah 22 unit dengan jumlah pegawai 1.787 orang. Jumlah pegawai 4.420 orang, termasuk pegawai kecamatan dan kelurahan. Pada tahap selanjutnya, pembangunan blok-blok lainnya dilakukaan secara bertahap. Hingga kini, gedung kantor tersebut masih terus dipergunakan walaupun nomenklatur Kantor Wilayah Administrasi berubaah di tahun 1991 menjadi Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber : http://selatan.jakarta.go.id/
Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan 1991
Dalam jangka waktu 30 tahun, pemakaian gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah berubah, seiring dengan perubahan signifikan di wilayah Jakarta Selatan, baik dalam jumlah penduduk, jumlah pegawai maupun pembangunan di bidang ekonomi, social dan keamanan.
Perubahan-perubahan yang sangat cepat tentunya ikut mempengaruhi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Jakarta Selatan dan salah satunya yang terasa adalah penggunaan kantor di Jl. Trunojoyo yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan sebagai Kantor Pelayanan Masyarakat.
Jumlah pegawai yang berkantor di Jl. Trunojoyo sekitar 1.500 orang pada tahun 1996 dan bertambah menjadi 2.286 orang pada bulan Juli 2002.
Dengan luas lantai bangunan untuk ruang kerja yang tidak bertambaah sejak tahun 1987, maka penerapan Tata Ruang Kantor yang baik dan ideal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana satu orang pegawai idealnya harus menempati 4 m2, sedangkan yang tersedia sekarang hanya ± 2m2.
Pada awal tahun 1996, diajukan usul perluasan gedung di Jl. Trunojoyo ini kepada Gubernur KDKI Jakartayang saat itu dijabat oleh Bapak Suryadi Sudirja. Rencana Induk (master plan) dikerjakan oleh konsultan perencana yaitu PT. Patroon Arsindo dan hasilnya dipaparkan di depan Gubernur Suryadi Sudirja. Namun ternyata dari hasil paparan tersebut Gubernur tidak berkenan untuk menyetujuinya.
Pada Desember 1996 dibuat lagi perencanaan pembangunan Kantor Walikotamadya sebagai perbaikan dari rencana perluasan sebelumnya dengan lokasi tetap di Jl. Tronojoyo No.1. Berdasarkan hasil paparan ketika itu di depan Bapak Walikotamadya Drs. Pardjoko diperoleh pengarahan baru, antara lain :
Kantor Walikotamadya harus mempunyai ciri-ciri khas sebagai kantor Walikotamadya.
Identitas seperti City Hall, entrance, dan lobby yang besar untuk menarik perhatian masyarakat harus tersedia.
Keberadaan Kantor Walikotamadya jangan sampai tertinggal dari bangunan sekitarnya.
Sebagai hasil pemikiran
baru atas evaluasi rencana induk sebelumnya serta hasil pengarahan Walikotamadya, pada tanggal 26 Desember 1996 rencana pembangunan gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan kembali dipresentasikan kepada Bapak Gubernur Suryadi Sudirja. Hasilnya, Gubernur menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
Bangunan Kantor Walikotamadya yang akan dibuat dengan biaya yang tinggi harus sepadan dengan daya tahannya, namun biaya pemeliharaannya harus murah.
Gubernur menyarankan sebaiknya dicari alternatif lain mengingat lahan di Jl. Trunojoyo cukup sempit yaitu hanya 1,19 Ha. Hal ini dinilai tidak efisien dan kurang memenuhi syarat untuk kebutuhan standar Kantor Walikotamadya, apalagi tingkat kepadatan lalu lintas dilokasi ini cukup tinggi.
Sebagian tindak lanjut atas saran Gubernur tersebut, diadakan rapat koordinasi dengan Wagub Ekbang bersama instansi terkait. Hasil dari koordinasi itu memberikan alternatif lain untuk lokasi Kantor Walikotamadya yaitu di Taman Pemakaman Umum Blok R Hasil rapat tersebut jugaa melahirkan 2 (dua) alternatif pemecahan yaitu:
Alternatif Pertama, kegiatan seluruh unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan dipindahkan ke lokasi TPU Blok P di Jl. Prapanca Raya; Sedangkan lokasi lama di Jl. Trunojoyo dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan lainnya seperti Convention Hall tingkat Pemda, gedung untuk kegiatan pameran pembangunan atau Galeri seni.
Alternatif Kedua, hanya unit-unit operasional yang ditempatkan di lokasi TPU Blok P di Jalan Prapanca Raya, sedangkan lokasi di jalan Trunojoyo tetap digunakan untuk kegiatan Walikotamadya beserta perangkat stafnya, yaitu unit-unit fungsi kesekretariatan.
Hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wagub Ekbang ini dibawa dan dipaparkan dihadapan Gubernur pada tanggal 19 Mei 1997 sekaligus untuk mendapat komentar serta saran beliau. Tanggapan Gubernur adalah sebagai berikut:
Pada hakekatnya Gubernur menyetujui alternatif pertama karena alternatif kedua berkesan diskriminatif (dengan adanya pemisahan antara staf Walikotamadya dengan instansi teknis). Padahal, di 3 (tiga) lokasi kantor Walikotamadya yang baru dibangun di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara semuanya menyatu dalam satu lokasi.
Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan supaya direncanakan lebih tinggi agar KDB berkurang (mengecil) dan sisa tanah yang tidak terbangun akan lebih luas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka yang dihutankan.
Adakan segera studi lingkungan tata air dan lalu lintas.
Lokasi lama di Jalan Trunojoyo bisa direncanakan untuk bangunan serba guna dan dikelola oleh BUMN.
Adakan penyempurnaan perencanaan perhitungan biaya.
Sejak itu dimulailah babak baru dalam perencanaan pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Blok P Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru.
SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1422/1997
Lambang Kotamadya Jakarta Selatan berbentuk perisai lima didalamnya terlukis pohon Rambutan dan buah Rambutan Rapiah (Flora) serta burung Gelatik (Fauna) yang mengandung arti alam lingkungan yang hijau dan teduh yang melambangkan persatuan, kekuatan dan ketenangan serta kebersamaan.
Era Tahun 2015
Jakarta Selatan yang memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan ini terus berbenah, baik dari segi pelayanan publik maupun sistem Informasi yang berbasiskan Smart City Jakarta, baik dari layanan situs resmi Pemkot Administrasi Kota Jakarta Selatan, selatan.jakarta.go.id maupun layanan helpdesk corner melalui helpdeskselatan.jakarta.go.id.
Sumber : http://selatan.jakarta.go.id/
0 Response to "Sejarah Kota Administrasi Jakarta Selatan"
Post a Comment